ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 – 2019
Keywords:
Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Kemampuan.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 – 2019. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dinilai sangat kurang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Hal ini dikarenakan rata-rata rasionya yang masih berada di interval >25% - 50%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong sedang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong rendah jika dilihat dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikategorikan sudah efektif jika dilihat dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,69% ketika dibandingkan dengan realisasi total belanja daerah.
Downloads
References
Baban Sobandi, et al. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung : Humaniora Anggota IKAPI
Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia. UI-Pres. Yogyakarta.
Bratakusumah dan Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Devas, Nick., Et.al, 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. Penerbit UI Press, Jakarta.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah (Edisis Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, et.al. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
Mamesah,D.J, Sistem Administrasi Keuangan daerah, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1995.
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-UGM.
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mudrajad Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Lakant: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi utara nomor 4 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain provinsi sulawesi utara
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru, 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandung: Fokusmedia.
Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No.1, 2005.
Standar Akuntansi Keuangan No.1, Edisi Revisi, 2009.
Winarna Surya Adisubrata. 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi). Semarang: CV Aneka Ilmu.
https://sulut.bps.go.id
www.perpustakaanbappenas.go.id
