TINJAUAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Authors

  • Abd Mutalib Saranani

Keywords:

Gugatan cerai, PNS, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Abstract

Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Konawe, telah memberikan arti yang signifikan dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum tentang kejahatan kesusilaan di Kabupaten Konawe. Hal tersebut disebabkan oleh cara pandang penegak hukum yang menilai praktik perceraian terhadap pegawai negeri sipil dipandang dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan bagian hukum positif dan mempunyai kekuatan kepastian hukum untuk diberlakukan di tengah masyarakat Konawe.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adib Bahari, 2012. Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

K. Wantjik Saleh, 2012. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ko Tjay sing, 2006. Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga, Jakarta: Balai Pustaka

Manan Abdul, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group

Rifyal Ka’bah, 2008. Permasalahan Perkawinan, Jakarta: Balai Pustaka

Sulaiman Rasjid, 2009,Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesinda

Soemiyati, 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty.

, 2009. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty.
Subekti, 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Cetakan XXXI, PT Intermasa.

Syahrani, Riduan, 2008. Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. . Jakarta: Media Sarana.

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Jakarta: Gitama Jaya.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

Zainnudin Ali, 2002. Hukum Perdata Islam Indonesia, Yayasan Masyarakat Indonesia: Barru.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan.

Instrulksi Prpsiden Nomor. I Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agarna No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pernerintah No. 9 Tahun 1975 tontang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal I16.

Downloads

Published

2020-11-05

How to Cite

Saranani, A. M. (2020). TINJAUAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 5(4), 256–266. Retrieved from https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1276

Issue

Section

Articles