JAMINAN KEPASTIAN HUKUM AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGGAN TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK YANG MELEBIHI KETENTUAN JANGKA WAKTU TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KREDITUR

Abstract

Regulasi peraturan pengikatan dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang Undang hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dengan sistim yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMATR / KBPN) nomor 5 tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan yang terintegrasi secara elektronik, melahirkan ketentuan perundang-undangan yang tidak sejalan karena adanya perbedaan sistim dalam pelaksanaan tahapan pembebanan Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan diketahui bahwa berdasarkan ketentuan PMATR / KBPN nomor 5 tahun 2020 tugas dan tanggungjawab PPAT hanya sebatas membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan mengupload APHT berikut dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk itu secara elektronik untuk diverifikasi oleh Kantor Pertanahan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari. Namun dalam prakteknya terdapat kendala-kendala kendala dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik yang mengakibatkan lewatnya waktu pendaftaran Hak Tanggungan sehingga mengakibatkan kedudukan yang diutamakan bagi Kreditur tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan / Kreditur karena hilangnya hak-hak kreditur yang mempunyai kedudukan yang diutamakan (droit de preferent), sebagai akibat dari proses pendaftaran hak tanggungan elektonik yang melebihi ketentuan jangka waktu.