RATIO LEGIS KEPUTUSAN BERSAMA ENAM LEMBAGA NEGARA TENTANG LARANGAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN SIMBOL/ATRIBUT FPI RATIO LEGIS OF THE JOINT DECISION OF SIX STATE INSTUTIONS REGARDING THE PROHIBITION OF FPI ACVITIES AND USE OF ITS SYMBOLS AND ATTRIBUTES
DOI:
https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1758Keywords:
Ratio Legis, Decision, Legal EffectAbstract
This research is propted by Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The object of study in this paper is focused on the discussion of the Legis Ratio of the decree made by the Republic of Indonesia’s Minister of Home Affairs, Minister of Law and Human Rights, Minister of Communication and Information, Attorney General, and the Head of the National Counter-Terrorism Agency, Number 220-4780 of 2020, Number M.HH-14.HH.05.05 of 2020, Number 690 of 2020, Number 264 of 2020, Number KB/3/XII/2020, Number 320 of 2020 concerning the Prohibition of Islamic Defender’s Front (FPI) activities and use of its symbols and attributes. This study is intended to analyse the Legis Ratio of the Joint Decisions made by the Six State Institutions that meet the legal conditions of the decision and its legal effects.The result of this study shows that the decrees of the Six Institutions are not in accordance with the reasons for consideration and the purpose of the FPI Decree towards the necessity to contain the reasons for juridical, sociological, and philosophical considerations as a ratio legis in deciding. In addition to that, the decrees do not meet the legal requirements of a decision on the element of authority which make the legal effects invalid hence the legal effects are non-binding since the decision was made. This means that all legal effects that have arisen from the decree are considered to have never existed and are deemed to not fulfil the elements of procedure and matter hence its legal effects are not binding from the time they are revoked or remain valid until the revocation is made.
Downloads
References
Atmosudirjo Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Cetakan 10, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Fuady Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refika Aditama, Bandung, 2011.
Jahroni Jamhari, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Marbun SF, MD Mafhud. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. 2011, Liberty, Jogjakarta
Marzuki Peter, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), 2005, Kencana, Jakarta.
Prins WF, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Andalusia, Jakarta, 1975.
Tutik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Surabaya, 2008
Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementrian Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2014
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol/Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Naskah Akademik RUU Administrasi Negara
Marbun SF, Telaah Yurisprudensi Aaanwijzing Natuuronummenten, Penunjukan Satu Daerah Sebagai Staanatuurnomunment Bukan Merupakan Kuputusan Yang Mengikat Umum, Paper untuk Penataran Hukum Administrasi Negara, Indonesia-Belanda, tanggal 10 sampai dengan 22 Agustus 1987, Bandung.
Manan Bagir, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
Budiono Doni, Ratio Legis Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia, Doctoral Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020
