LEGAL STUDY ON THE TRANSFER OF THE AUTHORITY OF MINING BUSINESS LICENSES TO THE PROVINCIAL GOVERNMENT AND ITS IMPACT ON PRODUCING AREAS (Case Study in North Halmahera Regency)
Keywords:
Transition of Authority; Mining; Penghasi DistrictAbstract
With the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning local government, there has been a change in the authority to manage mining business licenses between the central government, provincial government and district government. Licensing authority which was originally the authority of the district in accordance with Law Number 32 of 2004 has been dismantled and is now held by the provincial government so as to reduce the role of the district/city government in the management of natural resources such as energy and minerals. The enactment of Local Government Law number 23 of 2014 is contrary to the goal of regional autonomy to bring the government closer to the community, improve public services, and encourage equitable development. With the change in authority, it has resulted in overlap in the arrangement of mining business licenses and the community has made it more difficult to manage licensing in the provincial government. The purpose of this study is to analyze the Granting of Authority by Provincial Regional Governments to Issue Mining Permits and their impact on producing regions, as well as to analyze whether the authority of the provincial local government in issuing mining permits based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is appropriate based on the principle of regional autonomy. The research method used is the Normative Juridical Research method. Normative Law research methods or Legal Research are methods or methods used in legal research that are carried out by researching existing literature materials.
Downloads
References
Ade Saptono. 2010. Nusantara Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat
penerbit PT. Grasindo. Jakarta.
Agus Yusoff dan Andi Yusran,. 2007. Desentralisasi di Indonesia, Penerbit Suska Press dan Red Post Press. Pekanbaru.
Bambang Widiya Atmoko, Implikasi Peralihan Kewenangan Bidang Perizinan Pertambangan Umum Dari Daerah Kabupaten /Kota Kepada Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dihubungkan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Di Kabupaten Purwakarat), jurnal AKTUALITA, Vol.2 No.1 (Juni) 2019.
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Cetakan Ke-IV, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
Diyan Isnaeni, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Yurispruden Volume 1, Nomor 1, Januari 2018.
Diyan Isnaeni, Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Yurispruden Volume 1, Nomor 1, Januari 2018.
Dedis Elvalina, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia, Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pertambangan Mineral bukan Logam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 65, Th. XVII. 2015.
Fakih, Mansour. 2003. Landreform Di Desa, penerbit Read Book. Cetakan I. Maret, Yogyakarta.
H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Inu Kencana Syafei. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Penerbit Kencana. Jakarta.
Pipin Syarifin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
Safri Nugraha, et. al. 2007. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
Supandi. 2014. Kewenangan diskresi pemerintah daerah dalam sistem hukum Indonesia, dalam subur MS ( Editor ) peradilan administrasi kontempores. Penerbit Genta press. Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.4 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4959).
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5234).
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
