POLITIK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2019-2024
Keywords:
Politik Hukum, Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepuluan.Abstract
Politik Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan Peridoe 2019-2024. Skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Politik Hukum Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024 belum dilaksanakan secara optimal dimana minimnya hak inisatif DPRD dalam mengusul Rancangan Peraturan Daerah sehingga DPRD hanya berpartisipasi dalam Pembahasan sampai Pengesahan Perda-Perda yang merupakan Inisiatif Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Disamping itu, terkait Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah pun masih belum dilibatkan secara demokratis. Kemudian dalam dinamika politik hukum pembentukan peraturan daerah yang ada di kota tidore kepulauan sangat besar sekali dominasi kepentingan politik eksekutif terhadap produk peraturan daerah
Downloads
References
Efendi, Joenadi dan Jhonny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok. Prenada Media Group.
Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
Isharyanto. dkk. 2020. Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial. Jakarta. Versi Ebook. Halaman Moeka Publishing.
Latif, Abdul dan Hasbi Ali.2014. Poltik Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
Palulangan, Lusia dkk. 2017. Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DRPD Secara Partisipasif Dan Responsif Gender. Makassar. Yayasan BaKTI.
MD, Mafud. 2013. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta. Rajawali Press.
Santoso AZ, Lukman. 2016. Negara Hukum Dan Demokrasi Pasang Surut Negara
Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta. IAIN Po PRESS.
Setyabudi, Teguh. 2019. Kumpulan Modul Orientasi/Pembekalan Bagi Anggota DPRD Tahun 2019. Jakarta. BPSDM Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Sunarno, Siswanto. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
Suryawati, Nany. 2020. Hak Asasi Politik Perempuan. Gorontalo. Ideas Publishing.
Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Bandung. CV Pustaka Setia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
