ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN DI DESA MUKAI MUDIK KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010-2017
Keywords:
Effectiveness, Village Fund AllocationAbstract
The purpose of this study was to find out and describe how effective the Village Fund Allocation (ADD) was in supporting rural development in the Mukai Mudik Village, Siinci District, Kerinci District, 2010-2017. The research method used is quantitative and qualitative descriptive. The type of data used is secondary data. The results showed that the average effectiveness of Village Fund Allocation in Mukai Mudik Village from 2010 to 2017 was effective, because the realization percentage was 90.2%. This indicates that the management of Village Fund Allocation in Mukai Mudik Village has not been optimally implemented. Because the realization of the Village Fund Allocation obtained has not yet reached the revenue target set in the Village Fund Allocation budget.
Downloads
References
Irawan dan Suparmoko. 2002. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE.
Jhingan, M.L. 2000. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesiaâ€.
Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Pustaka Salem.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
_____Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
. Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Keuangan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa.
