PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2013-2015
Keywords:
PAD, DAU and DAK, Allocation of Capital ExpendituresAbstract
The research objective is to test and analyze the effect of regional original income, general allocation funds and special allocation funds on the allocation of capital expenditure budget to district / city governments in North Sumatra in 2013-2015. This study uses a quantitative research approach. The type of research used is descriptive research. The nature of this study is a causal relationship. The population used in this study is the district / city government in North Sumatra in 2013-2015 which amounted to 34 cities. A sample of 26 cities in North Sumatra with total sample of 34 cities. The research method used is pooled data which is a combination of periodic data with cross data. Regional original revenue, general allocation funds and special allocation funds have a positive and significant effect on the capital expenditure budget in district/city governments in North Sumatra in 2013-2015.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Abdullah, Syukriy, dan Halim Abdul, 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah tehadap Belanja PemerintahDaerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyasturi. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.
Arwati, Dini dan Novita Hadiati, 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Semarang. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013) ISBN: 979-26-0266-6 - 16 November 2013.
Bawono, Bernanda Gatot Tri. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ter-hadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten. Tesis UII, Tidak dipublikasikan, Jember.
Cheema, G Shabbir dan Rondinelli, Dnnis A. 1983. Decentralization and Deve-lopment. Sage Publication, Inc.
Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pe-ngaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pen-dapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
Erlina, et al. 2012. Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, USU Press, Medan.
Garrison R.H. & E. W. Noreen. 2006. Akun-tansi Manajerial, (terjemahan: A. Totok Budisantoso), Buku I, Edisi Kesebelas, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
Gozhali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21, Universitas Diponogoro, Semarang.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, BelanjaModal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
Haryuli, Olivia, Rasuli, M., dan Devi Safitri. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, Dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riauâ€. Diakses dari: www.jom.unri.ac.id
http://www.djpk.depkeu.go.id.
Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Diakses dari: http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/049-ASPAK-09.pdf
Mardiasmo. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
Peraturan Menteri dalam Negri No. 13 Tahun 2006.
Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyu-sunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK. 06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Peme-rintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Peme-rintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Peme-rintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pem-bentukan Kab. Penukal Abab Lematang.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemben-tukan Kab. Musi Rawas Utara.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Riska, Afrisa Ayu Ira, Ahmidati, Fitri Nur, dan Anggraini, Rafiqoh Muthia Ang-graini. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012. Diakses dari: www.academia.edu
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
Sudarmanto, R, Gunawan. 2013. Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Siddik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Paper disajikan dalam Se-minar Nasional “Public Sector Sco-recardâ€. Jakarta, 17-18 April 2002.
Syarifuddin, Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Binacipta
http://www.djpk.depkeu.go.id.
http://www.spssindonesia.co.id
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyasturi. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.
Arwati, Dini dan Novita Hadiati, 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Semarang. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013) ISBN: 979-26-0266-6 - 16 November 2013.
Bawono, Bernanda Gatot Tri. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ter-hadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten. Tesis UII, Tidak dipublikasikan, Jember.
Cheema, G Shabbir dan Rondinelli, Dnnis A. 1983. Decentralization and Deve-lopment. Sage Publication, Inc.
Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pe-ngaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pen-dapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
Erlina, et al. 2012. Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, USU Press, Medan.
Garrison R.H. & E. W. Noreen. 2006. Akun-tansi Manajerial, (terjemahan: A. Totok Budisantoso), Buku I, Edisi Kesebelas, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
Gozhali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21, Universitas Diponogoro, Semarang.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, BelanjaModal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
Haryuli, Olivia, Rasuli, M., dan Devi Safitri. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, Dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riauâ€. Diakses dari: www.jom.unri.ac.id
http://www.djpk.depkeu.go.id.
Kusnandar dan Siswantoro, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Diakses dari: http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/049-ASPAK-09.pdf
Mardiasmo. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3. Yogyakarta: Andi.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
Peraturan Menteri dalam Negri No. 13 Tahun 2006.
Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyu-sunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK. 06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Peme-rintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Peme-rintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Peme-rintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2005. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pem-bentukan Kab. Penukal Abab Lematang.
Republik Indonesia. 2013. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemben-tukan Kab. Musi Rawas Utara.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-bangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. 1999. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Riska, Afrisa Ayu Ira, Ahmidati, Fitri Nur, dan Anggraini, Rafiqoh Muthia Ang-graini. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012. Diakses dari: www.academia.edu
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
Sudarmanto, R, Gunawan. 2013. Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Siddik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Paper disajikan dalam Se-minar Nasional “Public Sector Sco-recardâ€. Jakarta, 17-18 April 2002.
Syarifuddin, Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Binacipta
http://www.djpk.depkeu.go.id.
http://www.spssindonesia.co.id
Downloads
Published
2019-05-14
How to Cite
Sitompul, B. F. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2013-2015. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 4(2), 1–10. Retrieved from https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/625
Issue
Section
Articles
