PENGATURAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN BECAK MOTOR SUATU KAJIAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi di Kota Tidore Kepulauan)

Abstract

Kehadiran Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan tidak hanya menimbulkan dampak Positif bagi para pengguna jasa, namun dapat juga meimbulkan berbagai dampak Negatif, baik dari sisi keselamatan dan kepentingan penumpang maupun dari sisi tertibnya peraturan perundang-undangan yang berlaku khsususnya dasar hukum yang mengatur tentang legalisasi kendaraan becak motor sebagai angkutan umum. Angkutan Becak Motor di Kota Tidore Kepulauan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor yang tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan transportasi sebagaimana ditegaskan dalam dasar pertimbangan Peraturan walikota No. 3 tahun 2016 “bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya angkutan kota dan daerah tertentu dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan semakin meningkat namun sampai saat ini belum terlayani secara maksimal oleh mobil angkutan umum†serta “perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi di jalan, khususnya di bidang angkutan becak motor di daerah kota tidore kepulauan merupakan pemenuhan atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi yang lebih memadai, angkutan becak motor di kota tidore kepulauan saat ini jumlahnya semakin meningkat.