PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Keywords:
Women, Perpetrators, Rape.Abstract
Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".
Downloads
References
Azhary Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan, Jakarta, 1995.
Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.
Binziad Kadafi. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: studi tentang tanggungjawab profesi hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Donnie Gumilang, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini. 2019. Legalitas Surat Kuasa Yang Diterbitkan Seorang Buron. Jurnal Hukum Magnum Opus. FH Untag: Surabaya.
E. Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar.
Hukum fakultas. 2014. Petunjuk Penulisan Hukum. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
H. Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum, Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
Jimly Asshiddiqie. 2003. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta:Yarsif Watampone.
Kansil. 2007. Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Novia Fetrisna Amoi, Erny Herlin Setyorini. 2019. Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: FH Untag.
Otto Yudianto. 2012. Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya: FH Untag.
Otto Yudianto. 2016. Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Surabayar: FH Untag.
Peter Mahmud. 2005 Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Ban-dung: Alumni.
Susilo. 1976. Kriminologi Pengetahuan Ten-tang Sebab-Sebab Kejahatan. Bogor: Politeia.
Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Tri Andrisman. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indo-nesia. Universitas Lampung.
Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana. Universitas Lampung.
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. Perlindungan Terhadap Korban Keke-rasan Seksual. Bandung: Refika Aditama,.
