ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
Keywords:
Narcotics, Judge's Decision, Normative Law, Rehabilitation, CriminalAbstract
Narcotics is a serious Nation problem and must be resolved immediately by the state and government. Considering that narcotics users are increasingly difficult to overcome, and most of the users are teenagers, so analyzing a study (Case Study) is needed. This study aims to understand and analyze the results of decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR against narcotics users in the Mojokerto District Court. The method used in this study uses normative legal research methods to test so that there is a theoretical relevance to the research methods needed. The approach taken by researchers is the Normative Approach and the Concept Theory Approach. Adjusting to the scope and identification of the problems that exist in this study, researchers used Primary Legal Materials obtained directly from the object of field research on the results of decision No. 178 / Pid Sus / 2018 / PN MR in the Mojokerto District Court, law books, Law no. 35 of 2009, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Secondary legal material in the form of literature and Tertiary studies as a guide and explanation of Primary and Secondary legal sources. After conducting research it was found that the decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR which was decided by the judge against narcotics users with the weight of evidence less than 1 gram should be rehabilitated instead of being convicted.
Downloads
References
Buku Seri Bahaya Narkotika 5 Jilid di Terbitkan Yayasan Sastra Internasional
Buku Remaja dan Bahaya Narkoba (Abdul Rozak / Wahdi Suyuti).
Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta usaha pencegahan. https//media.neliti.com > publication
Ancaman narkoba bagi generasi penerus bangsa oleh Ashinta. https//-media.neliti.com > publication
Bahaya Narkoba di kalangan remaja. Jurnal Ilmia htp 2013.blogsport.com. Jurnal ilmiah Dr.Otto Yudiamto,SH,M Hum
KUHP dan KUHAP
Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Putusan Hakim nomer 178/Pid.-Sus/-2018/PN/MJK
Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum 2007. Jakarta: Kencana.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006;
I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013;
Inge Dwisivimiar, “Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukumâ€, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3, 2011;
Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Universitas Gunadarma).
Prisca Oktaviani Samosir, “Jurnal Ilmiah: Tujuan dan Fungsi Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukumâ€, (20) Universitas Lampung.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
Muladi. Adji, Oemar Seno. 1976. Hukum Acara Pidana Jakarta: Erlangga.
Apeldoorn, L.J. van. 1951. Inleiding tot de Studie van het Ned. recht.
Zwolle: Tjeenk Willink.
Bemmelen, J.M. van. 1950, Strafvordering, Leerboek van het Ned
Duisterwinkel, G. en melai A.L. ed. 1972. Het Wetboek van Strafvordering
Arnhem: S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon.
Mannheim Hermann, 1946. Criminal Justice and Social Reconstruction.New York, Oxtord University.
Minkenhof, A. 1967. De Nederlandse Strafvordering.
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Prodjodikuro, Wirjono. 1967. Hukm Atjara Pidana di Indonesia Djakarta. Penerbit "Sumur Bandung"
------: 1974. Bunga Rampai Hukum, Jakarta: lchtiar Baru.
Barmin, 2006, Awas Bahaya NAPZA, CV. Swakarya, Jakarta.
Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Moh. Zakky A.S. 2005. Tindak Pidana Narkotika. PT Ghalia Indonesia. Bogor.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Wahyu Affandi, Hakim dan Penegakan Hukum, Alumni. 1984.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang PemberlakuanKitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkoba.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Medis dan Rehabilitasi Sosial.
http://www.INILAH.com
http://www.VIVAnews.com
http://www.ANTARAnews.com
http://www.BNN.com
http://www.BNP JABAR.com
http://www.Wikipedia.org/wiki/hukum
